Bengkulu Tengah, – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) secara serentak di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bang Haji, Karang Tinggi, dan Taba Penanjung, Selasa (27/01/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah.

Musrenbangcam di Kecamatan Bang Haji dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, S.Sos. Sementara itu, Musrenbangcam Kecamatan Karang Tinggi dibuka oleh Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah, Drs. Tomi Marisi, M.Si., dan Musrenbangcam Kecamatan Taba Penanjung dibuka oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Tengah, Robikana, S.E., M.Si.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Fepi Suheri, S.AP., Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Tengah Romli, S.P., para anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat, perwakilan kepolisian di masing-masing kecamatan, serta seluruh kepala desa.

Musrenbangcam tahun 2026 ini mengusung tema “Digitalisasi Pelayanan Publik dan Optimalisasi Kualitas Sektor Strategis Daerah.” Tema tersebut menjadi arah utama dalam perumusan usulan pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah desa dan masyarakat di setiap kecamatan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bengkulu Tengah menyampaikan bahwa Musrenbangcam merupakan forum strategis untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Usulan-usulan yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi bahan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tahun anggaran 2027.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh usulan prioritas akan dihimpun dan dibahas untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan berkelanjutan dan merata.

Melalui Musrenbangcam ini, pemerintah daerah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, antara lain peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan sektor pertanian, serta penerapan sistem digital desa guna meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik.